Pemerintah tengah mempercepat program digitalisasi administrasi negara sebagai bagian dari transformasi layanan publik. Mulai dari identitas digital, pengelolaan data kependudukan, layanan perizinan berbasis aplikasi, hingga integrasi sistem antar-instansi, berbagai langkah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, di tengah percepatan tersebut, kritik mengenai keamanan data pribadi justru semakin menguat.
Program digitalisasi yang harusnya mempermudah masyarakat kini memunculkan kekhawatiran baru: apakah data pribadi warga negara benar-benar aman?
Digitalisasi Melesat, Tantangan Keamanan Mengintai
Transformasi digital dalam birokrasi menawarkan berbagai keuntungan. Layanan lebih cepat, proses lebih ringkas, dan pengurangan tatap muka dianggap dapat menekan praktik pungli. Penggunaan teknologi seperti cloud, big data, dan artificial intelligence (AI) bahkan memungkinkan analisis yang lebih akurat untuk penyusunan kebijakan.
Namun, percepatan yang agresif ini membuat publik khawatir bahwa keamanan dan infrastruktur perlindungan data tidak berkembang secepat pemanfaatannya. Beberapa kebocoran data sebelumnya—baik pada sektor kesehatan, pendidikan, maupun layanan publik—masih membekas dalam ingatan masyarakat dan memperkuat keraguan terhadap kesiapan sistem pemerintah.
Keraguan Publik terhadap Standar Keamanan
Seiring meningkatnya digitalisasi, jumlah data sensitif yang disimpan pemerintah juga bertambah signifikan. Mulai dari nomor identitas, rekam medis, riwayat pendidikan, data keuangan, hingga pola aktivitas digital warga. Kritik menguat karena publik menilai perlindungan terhadap data tersebut belum diperkuat oleh standar keamanan yang konsisten antar-lembaga.
Beberapa pakar menyoroti bahwa integrasi data lintas instansi justru menimbulkan risiko baru. Jika salah satu sistem memiliki celah keamanan, potensi kebocoran dapat berdampak sangat luas. Kekhawatiran lain muncul dari penggunaan aplikasi pihak ketiga yang belum sepenuhnya terverifikasi.
Kesiapan Infrastruktur Siber Masih Jadi Pertanyaan
Walau pemerintah membentuk lembaga khusus untuk keamanan siber, banyak pengamat menilai kapasitas teknis dan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan. Serangan siber semakin kompleks, sementara sistem digital pemerintah tidak selalu diperbarui secara berkala.
Tantangan lain adalah ketergantungan pada infrastruktur digital yang belum merata. Di beberapa daerah, digitalisasi justru menambah hambatan karena akses internet lemah atau sistem terlalu rumit untuk masyarakat.
Kritik ini menunjukkan bahwa digitalisasi tanpa kesiapan menyeluruh dapat menghasilkan manfaat yang tidak merata serta menambah beban bagi kelompok masyarakat tertentu.
Perlunya Regulasi yang Lebih Kuat dan Implementasi yang Tegas
Perlindungan data pribadi memang telah diatur dalam undang-undang, namun banyak pihak menilai implementasinya belum optimal. Mekanisme sanksi, audit keamanan sistem pemerintah, hingga standar enkripsi masih memerlukan penguatan.
Publik juga meminta transparansi lebih tinggi ketika terjadi insiden kebocoran. Selama ini, laporan resmi mengenai skala kerusakan atau tindak lanjut teknis sering kali minim sehingga masyarakat tidak tahu bagaimana data mereka digunakan atau disalahgunakan.
Selain regulasi, penting bagi pemerintah untuk melibatkan ahli keamanan digital sejak tahap perencanaan. Banyak proyek digital selama ini dibuat dengan pendekatan “jalan dulu, perbaiki nanti”, yang akhirnya membuka peluang risiko keamanan.
Masyarakat Minta Keseimbangan: Mudah, Aman, dan Transparan
Digitalisasi memang mendekatkan layanan negara kepada masyarakat. Namun, kritik keamanan data semakin menguat karena publik ingin jaminan bahwa inovasi tidak mengorbankan privasi.
Masyarakat meminta tiga prinsip utama:
- Kemudahan akses, agar layanan digital tidak malah mempersulit.
- Keamanan maksimal, dengan standar ketat untuk mencegah kebocoran.
- Transparansi, terutama ketika terjadi insiden siber.
Tanpa ketiga hal tersebut, kepercayaan publik terhadap digitalisasi administrasi negara sulit dipertahankan.
Kesimpulan
Kebijakan digitalisasi administrasi negara adalah langkah maju menuju modernisasi birokrasi. Namun, percepatan ini harus diimbangi dengan investasi besar pada keamanan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan regulasi yang tegas. Jika tidak, digitalisasi bukan hanya gagal memberikan manfaat maksimal, tetapi juga berpotensi membahayakan privasi jutaan warga negara.
Transformasi digital hanya akan berhasil jika negara mampu meyakinkan publik bahwa data mereka aman, dikelola dengan serius, dan dilindungi dengan standar terbaik.
